Hak Perseroan Dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Martono Anggusti **
Bismar Nasution**
Sunarmi**
Mahmul Siregar**

ABSTRAK

Perdebatan panjang tentang kedudukan corporate social responsibility (CSR) apakah sebagai tanggungjawab moral perusahaan yang bersifat kederamawanan (charity) atau tanggungjawab hukum yang bersifat wajib (mandatory) dengan tegas dijawab oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 ayat (1) UUPT secara imperative menetapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban hukum perseroan terbatas yang dikuatkan dengan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perseroan terbatas.

Namun meskipun demikian, regulasi terhadap CSR berdasarkan Pasal 74 UUPT tersebut tidak mengakhiri seluruh perdebatan dan cenderung menimbulkan perdebatan baru yang belum terjawab. Pasal 74 ayat (1) tidak menetapkan kategori secara umum dan multi-interprestasi tentang perseroan terbatas yang wajib melaksanakan CSR. Demikian pula ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan CSR yang memperhatikan kepatutan dan kewajaran adalah regulasi yang berkarakter ambigu. Secara umum Pasal 74 meregulasi CSR dalam satu sudut pandang saja, yakni kewajiban perusahaan, tetapi tidak meregulasi peran dan tanggungjawab pihak lain yang juga terkait dengan pencapaian sasaran CSR, seperti pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriftif analitis. Data berupa bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan cara interprestasi data yang dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan praktek CSR di negara-negara lain yang ditelaah melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dirumuskan dengan mempergunakan logika berfikir yang bersifat deduktif.

Pasal 74 UUPT yang menetapkan CSR sebagai tanggungjawab dan kewajiban hukum perseroan terbatas yang dianggarkan sebagai beban biaya perseroan serta pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran, adalah regulasi yang bersifat ambigu. UUPT tidak menjelaskan standar kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan CSR yang wajib diperhatikan perseroan terbatas yang wajib CSR. Regulasi ini akan menyulitkan jika Pemerintah adalah pihak yang menetapkan standar kepatutan dan kewajaran tersebut, karena untuk mencapai regulasi yang berkeadilan, Pemerintah harus menetapkan standar kepatutan dan kewajaran tersebut dengan variasi yang berbeda-beda karena adanya ukuran perusahaan, kondisi kemampuan keuangan, kondisi stakeholder perusahaan, rencana pengembangan perusahaan dan kondisi perekonomian baik secara mikro maupun makro.

Di samping itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif yang dipergunakan Pasal 74 UUPT justru mereduksi makna CSR. Pasal 74 UUPT hanya memandang CSR fokus pada sejumlah dana yang wajib dianggarkan perseroan terbatas, padahal tanggungjawab moral dan etik perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat setempat lebih dari sekedar kewajiban mengalokasikan anggaran khusus untuk CSR. Yang terpenting adalah menstimulasi perusahaan menjadikan CSR sebagai paradigm dalam menjalankan perusahaan yang tercermin dalam setiap program dan aktivitas perusahaan. Meregulasi CSR semata-mata sebagai kewajiban financial perusahaan, justru akan mendorong perusahaan memandang CSR dalam standar yang minimum, artinya tanggungjawab tersebut telah terpenuhi hanya dengan menyediakan sejumlah uang dalam anggaran perusahaan.

Demikian pula bahwa Pasal 74 tidak meregulasi secara jelas peran dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat setempat, padahal keberhasilan CSR sangat ditentukan oleh kerjasama efektif antara tripartite (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat).

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana Pasal 74, memberikan fleksibiltas kepada perseroan terbatas untuk menetapkan standar kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan CSR, serta mengatur secara tegas dan berkeadilan peran dan tanggungjawab tripartite (pemerintah, perusahaan dan masyarakat setempat). Peraturan pelaksana tersebut disusun dengan memperhatikan aspek rasa keadilan (fairness), keseimbangan hak dan kewajiban (balance), kepastian tentang status dan definisi (clearity of status and definition), terbuka (transparence), dan akomodatif terhadap semua kepentingan (accommodative), sehingga diharapkan regulasi CSR bermanfaat secara menyeluruh bagi pembangunan ekonomi nasional.

_____________________________

Kata Kunci :

  • Hak Perseroan
  • Tanggungjawab masyarakat
  • Tanggungjawab sosial dan lingkungan

 Back to top