Lebih Hemat Biaya & Waktu Dengan Lembaga Arbitrase

Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian perselisihan alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Proses ADR yang lebih formal mencakup negosiasi, koraborasi, mediasi, penaksiran dan/atau penentuan ahli, pengadilan singkat, Rent-a-Judge, dan seterusnya. Kesamaan dari beberapa proses di atas adalah keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencapai suatu kesepakatan penyelesaian.

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Dalam pencapaian kebijaksanaan tersebut arbiter bertindak dalam hal-hal, Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara alangsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketigaa yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengadilan, adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Arbitrase, meerupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang diibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

Dalam Pasal 5 Undang-undang N0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut bahwa: “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa.” Praktik penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga sebagaimana disebut diatas bukan hal baru yang muncul bersamaan dengan munculnya pemerintahan-pemerintahan modern, karena dalam sejarahnya yang panjang model-model penyelesaian semacam itu ternyata sudah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa yang hidup sejak jaman Yunani kuno.

Aristoteles , misalnya menganggap arbitrase sebagai alternatif dari pengadilan karena keadilan bagi filosof besar ini merupakan sesuatu yang berlaku lebih dari sekedar hukum tertulis. Sangatlah adil kata Aristoteles memilih arbitrase dibandingkan pengadilan umum, karena pandangan-pandangan arbiter selalu bertumpu pada keadilan, sementara hakim hanya terfokus pada hukum. Alasan menunjuk arbiter dalam penyelesaian perselisihan karena adanya jaminan dipenuhinya rasa keadilan bagi para pihak. Pemilihan lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional dalam pengertian tentang kelembagaan arbitrase, secara luas telah disepakati bahwa arbitrase dikategorikan internasional jika memenuhi salah satu (atau lebih) syarat sebagai berikut: a. Keorganisasiannya, yaitu suatu organisasi yang para anggotanya adalah negara-negara, sehingga bersifat internasional. Misalnya, Arbitrase ICSID yang berkedudukan di Washington merupakan arbitrase internasional karena ia dibentuk oleh negara-negara peserta berdasarkan The Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. b. Proses beracaranya, yaitu tata cara atau prosedur persidangannya dilaksanakan menurut ketentuan atau peraturan, yang bebas dari sistem hukum negara di tempat keberadaan arbitrase tersebut. Misalnya, Arbitrase The International Chamber of Commerce (ICC) yang berkedudukan di Paris adalah arbitrase internasional karena negara-negara anggotanya menyepakati ketentuan ICC terlepas dari sistem hukum Prancis. c. Tempatnya, yaitu dalam kenyataannya apakah tempat arbitrase tersebut berhubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi, atau apakah terdapat unsur yurisdiksi asing didalamnya. Artinya, mengingat tempatnya suautu arbitrase dianggap internasional apabila : 1). Para pihak pada saat membuat perjanjian arbitrase mempunyai tempat usaha di negara-negara yang berlainan; 2). Tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai usaha mereka. Praktik arbitrase merupakan bagian organik dari hidup keseharian orang Yunani. Arbitrase di Yunani kuno, yang dikenal sebagai sistem Hellenik, memang dapat dilihat sebagai sumber dari praktik arbitrase moderen. Sistem Hellinik memunculkan sejumlah putusan arbitrase penting, misalnya terkait dengan perselisihan antara Athena dan Mytilena oleh Priander Corinth mengenai hak kepemilikan dari benteng Siegeion di Hellespont yang strategis, dan perselisihan antara Athena dan Negara yang diputuskan oleh sebuah pengadilan di Salamis. Namun, jauh sebelum para filsuf Yunani menulis tentang arbitrase, sejumlah praktik arbitrase telah dilakukan di Ur dan Mesopotalmia sejak sekitar tahun 2800 SM. Bahkan, ada pula bukti yang mencatat bahwa arbitrase sesungguhnya telah dipraktikkan sejak sekitar tahun 2550. Arbitrase juga digunakan di Mesir kuno dan Assyria, yang mencakup wilayah Timur Tengah, yang menurunkan peradaban yang dikenal sebagai tradisi Barat Judeo-Kristen. Pada saat itu, fungsi arbitrase dan fungsi judisial tidak dibedakan secara jelas, namun rupanya ada anggapan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi biasanya diselesaikan oleh pengadilan raja, dan Raja dapat hadir sebagai hakim dalam segala macam permasalahan, tetapi anggota terkemuka lainnya juga dapat bertindak sebagai arbiter yang merupakan alternatif pengganti raja untuk menyelesaikan perselisihan. Peran orang-orang Mesir kuno dalam menyusun arbitrase ternyata juga cukup penting sebagaimana dapat dilacak melalui kepemimpinan orang Assyria, Babylonia dan Hittitia, yang biasa mengambil jalan arbitrase dalam menyelesaikan pertikaian, meskipun arbitrase pada masa itu belumlah seterkenal ketika masa pemerintahan Hammurabi di Babylonia dari 1728 SM hingga 1686 SM yang mengeluarkan beberapa aturan prosedur arbitrase yang dapat menjadi acuan para pihak yang terlibat perselisihan untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dalam tradisi Romawi, arbitrase yang pertama terekam adalah gugatan-gugatan yang timbul antara kota-kota anggota Liga yang dibentuk di wilayah Roma sekitar Semenanjung Italia, yang salah satunya menyangkut arbitrase perselisihan antara orang Aricia dan orang Ardea pada tahun 446 SM. Perselisihan tersebut kemudian diserahkan kepada arbitrase. Arbitrase yang tertanam secara kuat dalam tradisi dan adat kebiasaan Roma, kemudian diwariskan ke Eropa. Di Perancis pada abad pertengahan, perdagangan dan industri juga memanfaatkan pengadilan arbitrase. Pengadilan tersebut biasanya diadakan selama pekan raya perdagangan yang pusatnya terletak di Rouen dan Champagne. Perselisihan antara penjual dan pembeli pada pekan raya tersebut harus diselesaikan secara cepat agar para pihak yang bertikai dapat segera pulang. Proses arbitrase yang cepat ini biasanya dilakukan dengan memilih arbiter keliling yang berada di pekan raya tersebut. Pengadilan-pengadilan arbitrase ini tanpa diragukan lagi merupakan pelopor pengadilan Pied Powder Inggeris awal. Para Konsul atau Dewan Serikat dipimpin oleh “Prud hommes”(manusia bijaksana). Praktik arbitrase juga telah diterapkan dengan baik di beberapa wilayah Jerman yang mempunyai hubungan komersial yang baik dengan dunia luar, terutama dengan Italia. Perselisihan di kalangan gereja juga tidak berada di bawah kekuasaan pengadilan umum tetapi diselesaikan di pengadilan gereja. Hasilnya, sebagian hukum Roma yang telah dilindungi oleh hukum Canon mulai memasuki arena arbitrase. Satu ilusi menarik mengenai arbitrase pada zaman awal Islam adalah cerita menarik saat Zaid-ibn-Sa’nah, seorang Yahudi yang datang kepada Nabi untuk menagih pembayaran utang Nabi kepadanya dengan kata-kata kasar. Umar, yang hadir pada saat itu tidak dapat menerima tindakan tersebut. Namun, kemudian Nabi berkata: ‘Umar, akan lebih baik apabila kau menasehati dia dengan cara yang baik, dan menasehati aku untuk membayar dengan cara yang baik pula’. Dalam konteks ini, Hamidullah dalam Undang-undang Negara Islam-nya berpendapat bahwa kasus di atas ini sama halnya dengan “penyerahan masalah-masalah Nabi kepada pihak ketiga.”

Meningkatnya pemahaman mengenai keuntungan menggunakan institusi arbitrase bagi penyelesaian perselisihan di duniaa perdagangan dibandingkan melalui proses hukum formal yang rumit, lamban dan mahal, telah mendorong perkembangan praktik arbitrase modern sedemikian rupa sehingga ia menjadi prosedur yang semakin diminati oleh (terutama) dunia bisnis dalam penyelesaian perselisihan bisnis. Meskipun di dalam proses perjalanannya yang panjang mekanisme arbitrase sempat menimbulkan pro kontra berkaitan dengan posisinya di dalam sistem hukum formal, apakah ia berada diluar atau menjadi bagian dari sistem peradilan formal, termasuk kontroversi mengenai posisi pengacara (ahli hukum) di dalam proses arbitrase. Dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pengadilan American judicial disfavor mengadopsi teori Inggeris sebagai dasar pemikiran yang menyepakati bahwa arbitrase “berada di luar jurisdiksi pengadilan”; kesepakatan ini selaras dengan prinsip ketertiban umum. Pemberlakuan undang-undang Arbitrase pada tahun 1925 di Amerika Serikat secara khusus ditujukan agar kesepakatan arbitrase lebih diterima atas dasar yang sama dengan bentuk kontrak lainnya. Pada tahun 1932, Mahkamah Agung mengakui “kesungguhan” kongres dengan mengatakan, “Berkat niat baik Kongres, kami berkewajiban untuk menghapus permusuhan judisial terhadap arbitrase” Di Inggeris, Undang-undang Arbitrase United Kingdom tahun 1975 dan 1979 memberi pengaruh terhadap Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang juga dikenal dengan Konvensi New York. Salah satu lembaga arbitrase internasional yang paling penting di Persemakmuran Inggeris adalah Pengadilan Arbitrase International London, yang berkedudukan di Pusat Arbitrase International London dan disponsori oleh Kamar Dagang London, Korperasi Kota London dan Lembaga Inti Arbiter. Di Australia, Undang-undang Arbitrase yang dicanangkan pada tahun 1984 di New South Wales, Victoria, Western Australia, South Australia dan Tassmania, yang juga dikenalkan sebagai Uniform Commercial Arbitration Act (UCAA) merumusakan kembali dan memoderenkan hukum arbitrase Australia yang dianggap kuno, sejalan dengan Arbitration Act 1979 (UK). Uniform Commercial Arbitration Act (UCAA) berupaya mengurangi campur tangan judisial dalam proses arbitrase serta mempersingkat prosedur arbitrase agar sesuai dengan praktik internasional yang terus berubah, terlihat jelas dengan semakin diterimanya ketentuan-ketentuan peraturan arbitrase baku, seperti Peraturan Arbitrase UNCITRAL.

Di Malaysia ketentuan arbitrase dimuat dalam undang-undang arbitrase 1952 yang mengikuti jejak Undang-undang Arbitrase Inggeris 1950. Undang-undang arbitrase tahun 1952 tersebut kemudian dikaji ulang pada tahun 1972 dan diperluas keseluruh negara bagian di Malaysia. Undang-undang itu kemudian diamandemen pada tahun 1980 dengan menambah satu bab yang mengurangi kontrol judisial internasional. Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika dengan mendirikan Pusat Arbitrase Regional di Kuala Lumpur Pusat Arbitrase Regional ini memiliki Peraturan Arbitrase tersendiri yang merupakan modifikasi dari Peraturan Arbitrase Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL).

Di Singapura, Undang-undang Arbitrase Internasional mulai berlaku pada tahun 1995. Tujuan dari undang-undang ini tercermin dengan jelas dari namanya yang panjang, yaitu “Undang-undang yang menyediakan ketentuan bagi arbitrase komersial internasional yang didasarkan pada Model Law tentang Arbitrase Komersial Internasional yang digunakan oleh Komisi Hukum Dagang Internasional PBB dan tata cara konsiliasi dan menerapkan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengannya.” Pusat Arbitrase International Singapura (SIAC) dibentuk pada bulan Maret 1990 )dan mulai beroperasi pada bulan Juli 1991) untuk mempromosikan arbitrase dan metode penyelesaian perselisihan sebagai salah satu alternatif litigasi melalui pengadilan.

Di Indonesia selama ini, ketentuan yang mengatur arbitrase temuat dalam Reglemen Acara Perdata (Rv), Buku III, Bagian Pertama, dengan Judul: Keputusan Wasit. Namun sejak berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yang dikenal sebagai “Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa” maka seluruh aturan yang menyangkut kegiatan arbitrase didasarkan pada ketentuan undang-undang ini. Pada tahun 1977 Kamar Dagang Indonesia (KADIN), yang merupakan anggota dari Kamar Dagang International (ICC) yang berkedudukan di Paris, membentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian membentuk sebuah panel arbiter yang beranggotakan sejumlah mantan hakim atau pensiunan praktisi hukum ternama. BANI menjadi lembaga arbitrase paling penting di Indonesia saat ini, yang telah menerbitkan Peraturan Prosedur Arbitrase serta Statutanya. Ketentuan arbitrase saat ini telah dipromosikan dan diatur dalam banyak perjanjian dan konvensi Washington 1965 yang melahirkan Lembaga Internasional Penyelesaian Perselisihan Investasi (ICSID), Konvensi New York, Ketentuan UNCITRAL, dan Model Law.

Badan arbitrase resmi biasanya mendapatkan otoritasnya melalui satu traktat internasional, sementara lembaga arbitrase swasta dan tak resmi bergantung pada reputasinya serta penerimaan sukarela para pihak untuk menunjuknya sebagai penyelesai perselisihan. Kekuasaan lembaga tersebut dapat didasarkan pada traktat yang relevan (yang berlaku), atau kepatuhan sukarela para pihak. Putusan lembaga tersebut dapat dilaksanakan melalui Konvensi New York atau hukum domestik yang relevan dan yang berlaku. Bahkan di banyak negara pelaksanaan peraturan dilakukan menurut hukum domestik yang mengundang-undangkan Konvensi New York. Lembaga arbitrase internasional non pemerintah utama lainnya adalah Pengadilan Arbitrase Internasional ICC.

Badan ini berdiri pada tahun 1923 di Paris, yang juga menjadi lokasi pendirian ICC. Antara tahun 1980-1988, ada 5.676 pihak dari 141 negara ambil bagian dalam arbitrase ICC yang melibatkan 81 arbiter dari 81 negara. Hingga tahun 1991, ICC muncul sebagai pemimpin dalam arbitrase internasional swasta, dengan menerima lebih dari 7.000 kasus. ICC dikenal juga dengan publikasinya tentang perdagangan komersial internasional dan kegunaannya. Misalnya, Incoterms 1990 banyak digunakan dalam kontrak-kontrak penjualan barang internasional, dan UCP600 diterima oleh banyak bank diseluruh dunia dalam mengatur surat kredit. Keuntungan pertama dari arbitrase adalah bahwa proses ini pada umumnya dianggap sebagai prosedur yang lebih cepat dibanding proses litigasi di pengadilan. Durasi waktu rata-rata proses arbitrasi komersial dari permulaan hingga pemberian putusan akhir biasanya tidak lebih dari 60 hari. Jika dibandingkan dengan proses pengadilan yang membutuhkan waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri maksimal enam bulan dan Pengadilan Tinggi enam bulan dan belum lagi lanjut ke Mahkamah Agung.

Dan dalam prakteknya secara khusus (ad hoc) dapat dibentuk peradilan arbitrase, para pihak tidak harus menunggu giliran sidang. Keuntungan Kedua dari penggunaan arbitrase adalah menyangkut biaya yang umumnya lebih rendah dibandingkan biaya untuk proses litigasi. Tetapi terbalik di Indonesia, biaya resmi BANI jauh lebih mahal tetapi dapat diimbangi oleh biaya tidak resmi (shadow money/undertable money) pengadilan. Keuntungan Ketiga, para arbiter dipilih oleh para pihak yang terlibat atas dasar pengetahuan para arbiter akan praktik dan kebiasaan komersial, dan para pihak berkesempatan untuk dapat memperdebatkan pandangan mereka. Keuntungan keempat, yaitu sifat pemeriksaannya yang tertutup terhadap kehadiran orang lain tanpa seizin dari para pihak yang terlibat sehingga mencegah terjadinya publikasi yang dapat merugikan para pihak. Dimana jika dibandingkan proses litigasi lebih condong pada sifat menjerakan salah satu pihak dan solusinya bersifat win and lose.

Sedangkan prinsip “musyawarah mencapai mufakat” dengan tujuan win-win solution terdapat pada arbitrase. Kecakapan arbiter sangat penting dalam mencapai keadilan dan kelayakan sebuah putusan arbitrase yang secara dramatis dapat mempengaruhi kepentingan para pihak. Dan pada praktiknya ada beberapa peradilan arbitrase yang dilaksanakan oleh lebih dari satu arbitrase untuk menghindari masalah impartiality (tidak memihak), penunjukan akan dilaksanakan atas dasar yang sama dengan cara yang seimbang. Masing-masing pihak akan menunjuk arbiter dalam jumlah yang sama. Impartiality adalah konsep yang lebih abstrak dibandingkan dengan independence (prinsip tidak bergantung), karena konsep ini umumnya melibatkan pikiran yang sulit diukur. Fungsi arbiter pada umumnya bukan untuk mencari kebenaran dengan, misalnya, ikut serta dalam spekulasi, melakukan penyelidikan atau meminta pemeriksaan saksi, melainkan untuk memilih antara dua alternatif yang diberikan oleh penggugat dan terugat. Pertemuan pendahuluan bukanlah hal yang asing dalam arbitrase, terutama dalam prosedur arbitrase. Dalam arbitrase internasional pertemuan pendahuluan biasanya dibutuhkan untuk menyusun kerangka kerja pemeriksaan. Dari pelbagai proses arbitrase, cara pemeriksaan saksi merupakan isu yang paling penting dalam mekanisme arbitrase.

Dalam undang-undang negara bagian dan wilayah yang ada di Australia terdapat ketentuan yang mengatur mengenai putusan arbitrase. Pengadilan memiliki jurisdiksi untuk membatalkan sebuah putusan bila terbukti ada “ketidakpatutan” arbiter. Menurut ketentuan hukum Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dibuat, lembaran asli atau salinan otentik dari putusan diserahkan atau didaftar oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika Ketua Pengadilan Negeri menganggap putusan arbitrase itu bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut. WTO, yang didirikan pada tahun 1995, berawal dari negosiasi yang disebut “Uruguay Round” (1986-1994) serta perundingan sebelumnya di bawah “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT). GATT telah membantu menciptakan suatu sistem perdagangan yang kuat dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi global. WTO terdiri dari 153 negara anggota, dimana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah.

Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah “Doha Development Agenda” (DDA) yang dimulai tahun 2001. Kegiatan WTO didukung oleh sejumlah 649 staf yang dipimpin oleh Direktur Jenderal WTO. Perdagangan bebas dewasa ini menuntut semua pihak untuk memahami persetujuan perdagangan internasional dengan segala implikasinya terhadap perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh. Persetujuan-persetujuan yang ada dalam kerangka WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang mengatur masalah-masalah perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka, fair dan sehat. Hal tersebut tampak dalam prinsip-prinsip yang dianut oleh WTO yaitu prinsip Nondiscrimination, Transparency, Stability and predictability of trade regulations, Use of tariffs as instruments of protection dan Elimination of unfair competition. Terkait dengan prinsip predictability of trade regulations.

WTO merupakan satu – satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara – negara anggota. Cara-cara dan aturan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT 1947 dirasakan sudah tidak mampu lagi mendukung sistem perdagangan internasional yang ada. Sehingga Negara-negara akhirnya menyepakati aturan-aturan penyelesaian sengketa yang baru sebagaimana terdapat dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes atau biasa disingkat Dispute Settlement Understanding (DSU). Perselisihan merupakan tanggung jawab dari Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body), yang terdiri dari seluruh anggota WTO.

Badan Penyelesaian Sengketa memiliki otoritas tunggal untuk membentuk "panel" ahli untuk mempertimbangkan kasus, dan untuk menerima atau menolak temuan panel 'atau hasil banding. Ia memantau pelaksanaan peraturan dan rekomendasi, dan memiliki kekuasaan untuk mengotorisasi pembalasan ketika suatu negara tidak sesuai dengan putusan. Proses penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (General Council/GC). Berikut ini agar lebih sistematis dalam memahami jangka waktu dalam penyelesaian sengketa. Periode ini perkiraan untuk setiap tahap dari prosedur penyelesaian sengketa adalah angka target - perjanjian fleksibel. Selain itu, negara dapat menyelesaikan perselisihan mereka sendiri pada setiap tahap. Total juga perkiraan. 60 days (60 hari) Consultations, mediation, etc (Konsultasi, mediasi, dll) 45 days (45 hari) Panel set up and panellists appointed (Panel mengatur dan panelis ditunjuk) 6 months (6 bulan) Final panel report to parties (panel Laporan akhir kepada pihak) 3 weeks (3 minggu) Final panel report to WTO members (laporan panel Final ke WTO anggota) 60 days (60 hari) Dispute Settlement Body adopts report (if no appeal) (Badan Penyelesaian Sengketa mengadopsi laporan (jika banding tidak ada) Total = 1 year (Total = 1 tahun) without appeal (Tanpa banding) 60-90 days (60-90 hari) Appeals report (Laporan Banding ) 30 days (30 hari) Dispute Settlement Body adopts appeals report (Badan Penyelesaian Sengketa mengadopsi laporan banding ) Total = 1year 3month  (Total = 1th 3bln) with appeal (Dengan banding).

 

 Back to top